SULUT, TS – KUA/PPAS APBD Tahun 2025 dibahas DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Melalui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut mulai membahas rencana arah kebijakan provinsi kedepan ini.
Ketua DPRD Sulut dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD memimpin langsung Rapat Pembahasan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2O25 bersama Tim TAPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan jajaran perangkat daerah Selasa (20/7/24).
Ketua DPRD dr. Fransiskus Andi Silangen, SpB.KBD didampingi para wakil ketua, Victor Mailangkay, Billy Lombok dan Raski Mokodompit bersama anggota Banggar.
Dihadapan Banggar DPRD Sulut Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve Kepel selaku ketua tim TAPD Pemerintah Provinsi memaparkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2025.
Dijelaskan Kepel, rencana total pendapatan sebesar Rp 4,2 triliun dan total belanja kurang lebih Rp 3,7 triliun yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta dana bagi hasil. Langkah tersebut akan dimaksimalkan melalui sumber daya yang ada.
Rapat Pembahasan KUA dan PPAS APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD
Ketua DPRD, Fransiscus Silangen mengatakan, APBD 2025 harus diselaraskan dengan visi misi kepala daerah serta RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
Anggota Banggar Ir.Julius Jems Tuuk juga menyampaikan sejumlah point penting agar bisa dimasukkan dalam kebijakan belanja daerah kerena berpotensi memberikan income bagi pemerintah daerah juga masyarakat.
Salah satunya terkait gerai modern yang ada di Sulawesi Utara.
Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD SULUT TA 2024, Banggar DPRD Sulut bersama TAPD
”Dari tujuh ratusan gerai modern disulut ada sekitar 300an yang tidak berijin.yang tentunya berpengaruh pada PAD alias tidak membayar pajak, dan ini kalau di hitung nominalnya lumayan besar, ” ujar Tuuk.
Disisi lain capaian target realisasi ekononi makro Sulawesi Utara tahun 2025 juga disampaikan Sekprov Steve Kepel yang memuat beberapa poin penting yakni, PDRB ADHB Rp 181,1 triliun, Angka kemiskinan 6,19-5, 9 persen Penduduk miskin 162 ribu hingga 185 ribu jiwa, Indikator Pertumbuhan Ekonomi 5,43 hingga 5,85 persen,
Pengeluaran per kapita Rp 11,9 juta, Tingkat pengangguran terbuka 5,01-5,6 persen dan pengangguran 68,699 – 76.241 orang. (Redaksi)
