SULUT, TS – Upaya mitigasi kerawanan Pilkada tahun 2024 di Sulawesi Utara secara ekstra dilakukan oleh Bawaslu Sulut. Hal ini disampaikan oleh ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bekerjasama dengan Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), Rabu (20/11).
Hal ini disampaikan Mewoh merespon hasil dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang beberapa waktu lalu memberikan statement bahwa IKP Pilkada Sulut peringkat satu secara nasional.
Menurut Mewoh bawa hasil IKP oleh BIN ini harus dilihat sebagai ‘warning’ yang kemudian akan membuat jajaran Bawaslu berupaya sebaik mungkin mengawal proses demokrasi ini.
Disebutkan Mewoh bahwa IKP versi BIN tersebut harus dijadikan sebagai upaya mitigasi. Ia pun mengambil contoh pada saat Pemilu 2024 kemarin bahwa Sulut menempati posisi kedua IKP secara nasional, namun kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa Pemilu Februari kemarin berjalan dengan aman dan sesuai harapan bersama.
“Kita boleh melewati itu. Jadi IKP versi BIN ini kita jadikan sebagai upaya mitigasi,” Jelas Mewoh.
Adapun, sebagai lembaga penyelenggara, Mewoh menegaskan bahwa pihaknya tak henti bekerja. Beragam upaya dilakukan untuk mensukseskan Pilkada di Sulut ini berjalan sukses dan tanpa hambatan.
“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan semua pihak. Kita lebih keras dalam upaya pencegahan,” Tambahnya.
Lebih lanjut, Mewoh berharap pemetaan potensi kerawanan yang bisa terjadi pada saat proses pemilihan nanti dapat dijabar satu per satu sehingga kekuatiran terhadap IKP ini bisa terjawab dengan suksesnya Pilkada.
“Misalnya kami sementara memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan. Ini akan kami perhatikan ekstra sehingga Pilkada bisa sukses,” Sambungnya.
Sementara itu, Mewoh berpesan agar masyarakat dapat bersama-sama mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Kepala daerah di 15 Kabupaten Kota yang ada.
Mewoh berharap peran aktif masyarakat untuk memilih dan menjadi pengawas partisipatif dapat berjalan sehingga Pilkada 27 November 2024 ini akan terlaksana dengan baik.
“Biarlah proses demokrasi dikembalikan ke masyarakat Sulawesi Utara,” Tutup Mewoh. (Redaksi)
