SULUT, TS – Persoalan kelangkaan Solar yang terpantau di berbagai SPBU di Sulawesi Utara membuat DPRD serius mempertanyakan hal ini. Salah satu anggota DPRD yang getol dalam persoalan ini adalah Julius Jems Tuuk.
“Ini persoalan klasik yang tak pernah selesai. Dalam hearing 10 Juni, Pertamina bilang kuota solar subsidi Sulawesi Utara tetap, kenapa antrean menjadi-jadi?” kata politisi asal Bolmong Raya ini.
Tuuk mengatakan, ia menerima keluhan sopir ekspedisi angkutan sayur dari Modoinding yang biasa dikirim ke Kalimantan dan Papua.
“Sebagian sayuran busuk karena lama mencari solar. Kalau sudah begitu siapa tanggungjawab? Apa mau dikata?” kata Tuuk.
Ia pun meminta keseriusan Pemprov dan Pertamina. Jangan sampai persoalan solar ini makin parah seperti beberapa tahun lalu.
“Kami minta aparat juga turun tangan. Tindaki jika memang ada pelanggaran,” katanya.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Henry Walukow.
Katanya, sulitnya mendapatkan solar berdampak kerugian kepada banyak orang.
“Perputaran usaha jadi lambat. Sopir-sopir material di Minut tak bisa kerja seharian karena mengantre solar. Sementara gaji mereka per hari,” kata Walukow, Rabu (26/6/2024).
Karena itu ia minta Pertamina bersama Pemprov Sulawesi Utara melakukan langkah kongkret.
“Kalau memang ada permainan di lapangan, penimbunan, tindaki. Beri efek jera tidak pandang bulu,” kata Walukow.
Terkait ini, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menegaskan, Pemprov Sulut dan Polda Sulut sedang merumuskan langkah untuk mengatasi persoalan antrean solar.
Kandouw menegaskan, kuota solar subsidi Sulawesi Utara tetap.
“Memang ada antrean dan itu sedang kita upayakan. Kita akan koordinasi lagi,” ujar Steven. (Redaksi)
