SULUT, TS – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulut Tahun 2026. Prosesi penyerahan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (17/3/2026) ini menjadi sinyal kuat penguatan stabilitas keamanan di Bumi Nyiur Melambai.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa FKDM bukan sekadar organisasi seremonial, melainkan garda terdepan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Gubernur menginstruksikan penguatan sinergi antara FKDM dengan Badan Intelijen serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Menurutnya, akurasi informasi dari lapangan adalah kunci kebijakan pemerintah.
“FKDM ini memiliki keterkaitan erat dengan badan intelijen dan Kesbangpol dalam rangka kewaspadaan. Tupoksi utamanya adalah deteksi dini. Pemerintah sangat bergantung pada informasi dari FKDM karena anggotanya tersebar hingga ke pelosok desa,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut, ia meminta pengurus membangun jaringan (networking) yang solid hingga ke level kelurahan dan desa. Strategi ini bertujuan agar setiap riak permasalahan dapat diredam sejak dini.
“Networking kalian harus sampai ke tingkat bawah. Kalian adalah mata dan telinga Gubernur. Jika ada potensi masalah, harus segera dicegah. Ibarat api, padamkanlah saat masih kecil sebelum membesar,” tegasnya.
Meski memiliki akses strategis, Gubernur Yulius memberikan peringatan keras. Ia mewanti-wanti agar tidak ada satu pun pengurus yang menyeret FKDM ke ranah politik praktis atau menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi.
“FKDM harus netral. Saya tidak mau organisasi ini dijadikan alat politik dalam bentuk apa pun. Selain itu, setiap pengurus harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak, karena setiap pernyataan kalian bisa dianggap sebagai representasi kebijakan Gubernur,” tambahnya.
Merespons amanat tersebut, Ketua FKDM Sulawesi Utara, Stevi Sumampow, menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan konsolidasi organisasi. Langkah awal yang akan diambil adalah memperluas struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota.
“Kami siap menjalankan arahan Pak Gubernur sesuai tupoksi yang ada. Koordinasi dengan satuan kerja terkait akan terus kami perkuat agar FKDM Sulut bisa menjadi organisasi unggulan dalam menjaga keamanan daerah,” pungkas Stevi.
Dengan pengukuhan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin kokoh demi terciptanya suasana daerah yang kondusif, aman, dan damai sepanjang tahun 2026. (Falen)
