Manado, TS – Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di sekolah mendapat sorotan serius dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal tersebut terkuak melalui pernyataan Sekertaris Komisi Cindy Wurangian saat melalukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut.
Menurut Cindy, temuan itu didapat dari kunjungan kerja di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) beberapa waktu lalu. Didapati, sekolah tidak tau dan belum memaparkan IKM.
“Saat kami bertanya pada para siswa apa yang dipelajari dari IKM, mereka menjawab salah satunya tentang jejak karbon. Tapi ketika kami bertanya pada tenaga pendidik apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab. Mereka saja tidak tahu, apalagi para siswa,” beber Cindy.
Baca Juga:
Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan agar Dikda bisa meluruskan hal ini. Jangan sampai program ini malah tidak tepat sasaran.
“Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang melabel sudah IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan IKM tersebut,” tambah Ujar wakil Rakyat Dapil Minut Bitung ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh dalam penjelasannya mengakui bahwa saat ini ada sekolah yang memakai dua kurikulum, yaitu IKM dan kurikulum 13.
“Seperti contoh ada sekolah yang menerapkan dua kurikulum. IKM dan kurikulum 13. Sebenarnya IKM ini sudah diterapkan saat covid, dimana sekolah yang sudah siap bisa menerapkan. Tapi belum wajib,” jelasnya.
Ia juga mengakui, di Bolmong memang masih kurang sekolah yang menerapkan IKM.
“Kami akan maksimalkan sosialisasi, sehingga sekolah yang sudah menerapkan IKM akan mengimbas ke sekolah yang belum,” tukas Grace. (Falen)
Baca Juga:
3 komentar