Sulut, TS – Dunia Pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) kembali mendapat sorotan keras. Kali ini datang dari anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP). Sorotan tersebut bukan tanpa sebab, kali ini disebabkan banyak sekolah di SMA dan SMK status akreditasinya tidak diperpanjang dan sertifikat akreditasi dinyatakan kedaluwarsa.
Hal ini dianggap dapat mencederai dunia pendidikan di Sulut. Dinas pendidikan pun didesak harus bertanggung-jawab. Profesionalitas Dinas Pendidikan dipertanyakan.
Baca Juga:
“Ini sangat memalukan. Sangat jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak bekerja dengan profesional,” Tegas MJP, Rabu (8/2-2023).
“Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Seharusnya Dinas aktif melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah supaya hal tersebut tidak terjadi. Salah satu implikasi negatifnya yakni kuota penerimaan siswa berprestasi dalam pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN akan menurun,” Tambah Politisi yang terkenal vokal ini.
Adapun, secara gamblang MJP mengusulkan penggantian kepala dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Karena pengelolaan pendidikan yang buruk, bisa berimplikasi pada anak didik dan dunia pendidikan umumnya.
Baca Juga:
“Saya usulkan pak Gubernur untuk mengganti Kadis Pendidikan. Kerja tidak becus. Anak-anak didik kita yang nantinya kena imbas dari pengelolaan pendidikan yang buruk. Sekali lagi ini menunjukan bahwa pengelolaan pendidikan di Sulut sangat buruk dan amburadul,” Tutup MJP.
Berikut data SMK/SMA yang sertifikatnya kadaluwarsa dan Belum Terakreditasi.
(Falen)
5 komentar