SULUT, TS – Sulawesi Utara (Sulut) menjadi sorotan nasional setelah Pemerintah Provinsi ini menjadi tuan rumah Sarasehan Nasional Obligasi Daerah. Acara bergengsi yang mempertemukan pemda, akademisi, dan lembaga keuangan ini diselenggarakan di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, pada Rabu, (19/11-2025).
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, tampil sebagai Keynote Speaker yang mewakili pemerintah daerah. Kehadirannya bukan hanya seremonial, tetapi untuk menggarisbawahi urgensi mencari terobosan pembiayaan di tengah tantangan fiskal.
Sarasehan ini secara khusus menyoroti peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai skema pembiayaan alternatif untuk mengakselerasi pembangunan.
Dalam paparannya, Gubernur Yulius Selvanus memilih untuk menyajikan data faktual tentang kondisi pembangunan dan ketahanan fiskal Sulawesi Utara. Ia tidak menampik adanya dinamika fiskal yang berkembang, termasuk klarifikasi atas pernyataan seorang anggota DPR RI, namun ia menegaskan satu prinsip: Sulut tidak boleh menyerah pada situasi sulit.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit,” tegas Yulius Selvanus, menekankan bahwa kepemimpinan sejati hadir bukan hanya saat keadaan nyaman.
Gubernur juga memberikan apresiasi tinggi kepada inisiatif Badan Anggaran MPR RI yang telah mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme obligasi daerah.
Yulius Selvanus memaparkan potensi strategis Sulut yang sangat kuat. Dengan 73,25% wilayah berupa laut, luas daratan 14,5 ribu km² dan populasi 2,6 juta jiwa, Sulut berbatasan langsung dengan Filipina dan kawasan Asia Pasifik.
Posisinya yang diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) strategis, yaitu ALKI II dan ALKI III, menjadikan daerah ini berpeluang besar sebagai hub logistik dan ekonomi regional.
Selain keunggulan geografis, ia menyoroti kekuatan sosial masyarakat yang toleran dan memegang teguh nilai kearifan lokal sitou timou tumou tou (manusia hidup untuk memanusiakan orang lain) sebagai penopang stabilitas pembangunan.
Gubernur juga menjelaskan perbedaan mendasar antara instrumen pembiayaan yang dibahas: Obligasi daerah tidak dibatasi prinsip syariah, sementara Sukuk daerah sepenuhnya berbasis prinsip syariah.
Visi Pemerintah Provinsi melalui RPJMD 2025–2029 menetapkan target ambisius, yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8-8,08% pada tahun 2029, naik signifikan dari kondisi saat ini di angka 5,64%. Target daya saing daerah juga dipatok tinggi, yaitu indeks 7,69, dengan fokus utama pada ketahanan pangan, energi, dan air.
Namun, target ini terbentur tantangan keuangan daerah yang berat. Yulius Selvanus mengungkapkan adanya penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD).
Penurunan sebesar Rp 3 triliun ini membuat Sulut masuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2024.
Menghadapi kenyataan ini, obligasi daerah disodorkan oleh Yulius Selvanus sebagai opsi pembiayaan yang realistis dan mendesak. Keyakinan ini diperkuat dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas besar yang berada di wilayah Sulut.
“Negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan AS telah lama menggunakan obligasi, bahkan sampai di level kota, untuk membiayai infrastruktur. Ini bukan hal baru, tapi sebuah langkah keberanian yang harus kita ambil,” tegasnya.
Sarasehan ini diharapkan Gubernur mampu mendorong keberanian daerah untuk mengambil langkah inovatif demi percepatan pembangunan. Hasil akhirnya diharapkan berupa rumusan kebijakan visioner yang dapat diaplikasikan tidak hanya di Sulut, tetapi juga menjadi model bagi seluruh Indonesia. (Falen)
