SULUT, TS — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, menyoroti tajam perihal penetapan tingkat kesejahteraan atau desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Amir Liputo saat menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk dalam laporan resesnya. Ia mengungkapkan banyak warga kurang mampu yang tiba-tiba dicabut haknya sebagai penerima bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BPJS Kesehatan PBI, lantaran status desil mereka melonjak naik.
“Kondisi ekonomi masyarakat secara kasat mata sebenarnya tidak ada perubahan, tetap tergolong kurang mampu. Namun secara administrasi, status desil mereka mendadak berubah naik, dari desil bawah ke desil yang lebih tinggi. Akibatnya, status mereka sebagai penerima bantuan langsung dicabut,” ujar Amir Liputo.
Menurut legislator Dapil Manado ini, fenomena salah sasaran dan pencabutan bantuan secara mendadak ini memicu keresahan besar di tengah masyarakat bawah. Pemutakhiran data sensus yang tidak melakukan validasi faktual di lapangan dituding menjadi penyebab utama ketidakcocokan data tersebut.
Ia mendesak instansi teknis terkait, baik di tingkat kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Sulut, untuk segera duduk bersama dan melakukan sinkronisasi data secara presisi.
“Pemerintah harus turun langsung memverifikasi ke bawah. Jangan sampai hanya karena persoalan sistem administrasi yang tidak sinkron, masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan dan kehilangan hak atas bantuan sosial dari negara,” tegas politisi yang dikenal kritis tersebut.
DPRD Sulut berjanji akan terus mengawal persoalan data desil ini agar skema bantuan sosial dari pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan bagi warga Sulawesi Utara. (Falen)
