SULUT, TS – Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Utara, Stevi Sumampow, menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat sistem deteksi dini keamanan di seluruh wilayah Bumi Nyiur Melambai. Hal ini ditegaskannya usai menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pembentukan FKDM Provinsi Sulut Tahun 2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (17/3/2026).
Stevi menegaskan bahwa langkah awal yang akan diambil adalah memperluas struktur kepengurusan hingga ke tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan koordinasi berjalan maksimal.
“Kami siap menjalankan arahan Pak Gubernur sesuai tupoksi yang ada. Koordinasi dengan satuan kerja terkait akan terus kami perkuat agar FKDM Sulut bisa menjadi organisasi unggulan dalam menjaga keamanan daerah,” ujar Stevi.
Sebelumnya, penyerahan SK tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE. Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa pemerintah sangat mengandalkan informasi akurat dari pengurus FKDM yang tersebar hingga ke tingkat akar rumput.
Gubernur meminta seluruh jajaran FKDM untuk tidak pasif dan segera membangun jejaring kerja yang kuat.
“Networking kalian harus sampai ke tingkat bawah. Kalian adalah mata dan telinga Gubernur. Jika ada potensi masalah, harus segera dicegah. Ibarat api, padamkanlah saat masih kecil sebelum membesar,” tegas Gubernur Yulius.
Sebagai wadah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, FKDM diposisikan sebagai mitra strategis bagi badan intelijen dan Kesbangpol. Gubernur berharap FKDM mampu menjadi sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif.
“FKDM ini memiliki keterkaitan erat dengan badan intelijen dan Kesbangpol dalam rangka kewaspadaan. Tupoksi utamanya adalah deteksi dini. Pemerintah sangat bergantung pada informasi dari FKDM karena anggotanya tersebar hingga ke pelosok desa,” tambahnya.
Meski memiliki peran krusial, Gubernur Yulius memberikan peringatan keras agar FKDM menjaga marwah organisasi dengan tetap netral dan tidak terseret dalam politik praktis. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pengurus membawa nama baik pemerintah daerah.
“FKDM harus netral. Saya tidak mau organisasi ini dijadikan alat politik dalam bentuk apa pun. Selain itu, setiap pengurus harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak, karena setiap pernyataan kalian bisa dianggap sebagai representasi kebijakan Gubernur,” tegasnya.
Melalui pengukuhan pengurus periode 2026 ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih solid antara elemen masyarakat dan pemerintah untuk memastikan Sulawesi Utara tetap aman, kondusif, dan damai bagi seluruh warga. (Falen)
