SULUT, TS – Kantor DPRD Sulawesi Utara kembali menjadi titik fokus gelombang protes pada Selasa (5/5/2026). Ratusan pemuda yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Sulut memadati kawasan tersebut untuk menyuarakan enam poin tuntutan krusial yang dialamatkan kepada pihak eksekutif dan legislatif.
Aksi massa yang bergulir sejak sore hari itu sempat diwarnai ketegangan. Massa sempat tertahan di luar pagar gedung kedewanan oleh barikade aparat keamanan. Setelah situasi yang sempat memanas mereda, massa akhirnya diperbolehkan merangsek masuk ke halaman Gedung Cengkih guna menyuarakan aspirasi mereka secara langsung.
Suasana perlahan mendingin saat tiga legislator Sulut—Raski Mokodompit, Pierre Makisanti, dan Hillary Tuwo—bersedia keluar dan menemui para demonstran. Momen ini langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melontarkan kritik keras terkait rentetan kebijakan publik dan sektor pendidikan yang dianggap merugikan masyarakat.
Poin-Poin Tuntutan Massa
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menjabarkan enam poin gugatan utama:
Evaluasi Program MBG: Mendesak pemerintah pusat menghapus program MBG dan menuntut transparansi serta akuntabilitas hukum bagi para pelaksananya.
Penghentian Koperasi Bermasalah: Meminta pembekuan total aktivitas Koperasi Merah Putih, khususnya yang beroperasi di lahan sengketa dan merugikan warga.
Kesejahteraan Guru Honorer: Menuntut kepastian status hukum serta jaminan hidup yang layak bagi tenaga pendidik, terutama guru honorer yang nasibnya masih terkatung-katung.
Tolak Represi Akademik: Mengecam segala bentuk intimidasi terhadap civitas akademika, menuntut pembatalan sanksi skorsing, dan meminta jaminan kebebasan berpendapat di kampus.
Menolak Militerisasi Kampus: Menolak keras campur tangan aparat keamanan dalam dinamika institusi pendidikan, demi menjaga kampus sebagai ruang diskusi yang kritis dan independen.
Pemberantasan Kekerasan Seksual: Mendesak sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan universitas, serta menuntut sistem proteksi dan penanganan yang transparan bagi korban.
Respons Pihak Legislatif
Merespons rentetan tuntutan tersebut, Pierre Makisanti menyatakan bahwa DPRD Sulut berkomitmen penuh secara moral dan kelembagaan untuk menjembatani aspirasi ini ke tingkat pusat.
“Tidak ada satu kata pun yang kami kurangi untuk dibawa ke pusat. Semua aspirasi ini akan kami teruskan,” tegas Pierre di hadapan massa aksi.
Di sisi lain, Raski Mokodompit menjelaskan bahwa mayoritas poin yang dibawa mahasiswa memang menjadi ranah kebijakan Jakarta. Walau begitu, ia memastikan parlemen daerah tidak akan tinggal diam dan siap mengawal isu ini.
“Secara kelembagaan, tuntutan ini kami terima dan akan diteruskan. Untuk poin-poin yang menjadi kewenangan daerah, akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD agar ditindaklanjuti melalui alat kelengkapan dewan, termasuk kemungkinan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat,” ujar Raski.
Di tengah riuhnya aksi, kehadiran Hillary Tuwo juga mencuri perhatian. Anggota dewan muda ini tampak bertahan di lokasi hingga larut malam, membaur dan berdialog langsung demi menyerap poin-poin keberatan yang dibawa oleh para mahasiswa.
