JAKARTA, TS – Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Braien Waworuntu (BW), memberikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam memperjuangkan legalitas penambang rakyat di tingkat nasional.
Apresiasi ini disampaikan BW usai mendampingi Gubernur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI dan jajaran Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Menurut BW, langkah Gubernur yang terjun langsung membawa draf usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Senayan adalah bukti nyata keberpihakan pemimpin terhadap ekonomi arus bawah.
Braien Waworuntu menilai paparan Gubernur Yulius di hadapan parlemen pusat sangat komprehensif dan menyentuh akar persoalan yang selama ini menghantui para penambang lokal, yakni masalah keamanan kerja dan ketidakpastian hukum.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur yang tidak hanya bicara, tapi langsung bergerak membawa solusi ke pusat. Beliau memahami betul bahwa tanpa legalitas, ribuan warga kita yang menggantungkan hidup di sektor tambang akan selalu dalam posisi rentan,” ujar Braien.
Legislator dari Dapil Minahasa-Tomohon ini menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen yang sejalan dengan Gubernur. Baginya, perjuangan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan urusan perut dan kesejahteraan ribuan keluarga di Sulawesi Utara.
BW meyakini bahwa jika usulan WPR dan tujuh poin strategis yang disampaikan Gubernur disetujui, maka penambang rakyat tidak lagi dianggap sebagai pelaku aktivitas ilegal, melainkan pahlawan ekonomi daerah yang bermartabat.
“Jika sudah legal, penambang kita bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. Dampaknya besar; ekonomi daerah akan berputar lebih kencang, berkelanjutan, dan yang paling penting, masyarakat kecil lah yang merasakannya langsung,” tambah BW.
Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan, Braien memastikan DPRD Sulut akan terus mengawal proses ini hingga regulasi yang diharapkan benar-benar turun ke daerah. Ia memuji konsistensi Gubernur Yulius yang menjadikan isu penambang rakyat sebagai salah satu prioritas dalam agenda kerjanya di pusat.
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Dirjen Minerba Tri Winarno. Dukungan dari pusat pun tampak mengalir setelah mendengarkan argumen kuat dari duet pemimpin Sulawesi Utara ini. (Falen)
