BOGOR, TS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menanggalkan ego sektoral dan bergerak dalam “satu irama” demi mengejar target pembangunan nasional.
Penegasan ini disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa efektivitas kebijakan negara sangat bergantung pada kesigapan pemerintah daerah sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu irama, satu visi, dan satu tujuan. Tidak boleh ada kebijakan yang tumpang tindih demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Presiden di hadapan ribuan kepala daerah dan unsur Forkopimda.
Presiden juga memaparkan evaluasi kinerja tahun 2025. Ia menekankan bahwa tantangan tahun 2026 memerlukan langkah yang lebih strategis, terutama pada sektor-sektor krusial seperti ketahanan pangan dan energi untuk memastikan kemandirian nasional di tengah ketidakpastian global.
Ekonomi Inklusif untuk memperkuat ekonomi produktif yang menyentuh lapisan masyarakat terbawah serta visi Indonesia emas 2045 dalam rangka menyelaraskan seluruh program jangka pendek dengan target jangka panjang bangsa.
Merespons arahan tegas tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyatakan komitmen penuh untuk menyelaraskan gerak pembangunan di Bumi Nyiur Melambai dengan visi pusat.
“Seluruh jajaran Pemprov Sulut siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Kami bergerak satu komando mengawal program prioritas Bapak Presiden,” ujar Gubernur Yulius usai mengikuti rangkaian Rakornas.
Gubernur yang akrab disapa Yulius ini juga menambahkan bahwa soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sulawesi Utara saat ini berada dalam posisi yang sangat kompak. Fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas keamanan daerah guna memastikan program percepatan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Rakornas 2026 ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk memastikan birokrasi yang responsif. Dengan sinergi yang kuat antara pusat, daerah, dan aparat keamanan, pemerintah optimistis target pembangunan 2026 dapat tercapai lebih efektif dan tepat sasaran. (Falen)
