SULUT, TS – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Utara dalam beberapa waktu terakhir memicu reaksi keras dari gedung parlemen. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jeane Lalujan, mendesak pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk segera turun tangan mengatasi persoalan yang menjepit masyarakat kecil ini.
Jeane menyatakan bahwa ketersediaan gas “melon” tersebut merupakan kebutuhan vital bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku UMKM, sehingga kelangkaan yang berlarut-larut tidak boleh dibiarkan.
Srikandi DPRD Sulut ini mengungkapkan bahwa dirinya banyak menerima keluhan dari warga yang kesulitan mendapatkan gas, bahkan harus berkeliling ke berbagai pangkalan namun tetap pulang dengan tangan hampa.
“Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Gas LPG 3kg adalah urat nadi ekonomi rakyat kecil dan pelaku usaha mikro. Kalau gas langka, harga di tingkat pengecer melonjak jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi), ini sangat memberatkan masyarakat,” tegas Jeane.
Politisi yang dikenal dekat dengan rakyat ini meminta instansi terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Industri, untuk melakukan pengawasan ketat dan investigasi di lapangan. Ia mencurigai adanya masalah pada jalur distribusi atau kemungkinan terjadinya penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Beberapa poin yang ditekankan Jeane Lalujan kepada Pemerintah:
Operasi Pasar: Meminta pemerintah segera menggelar operasi pasar di titik-titik yang mengalami kelangkaan parah.
Audit Distribusi: Mengevaluasi distribusi dari agen ke pangkalan untuk memastikan kuota sampai ke tangan yang berhak.
Tindak Tegas Spekulan: Meminta aparat penegak hukum menindak tegas pangkalan atau oknum yang menjual di atas harga wajar atau melakukan penimbunan.
Koordinasi dengan Pertamina: Memastikan penambahan stok atau suplai cadangan jika memang terjadi lonjakan permintaan.
Jeane mengingatkan bahwa urusan perut rakyat tidak bisa ditunda. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan teknis, tetapi memberikan solusi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu singkat.
“Rakyat tidak butuh alasan, mereka butuh barangnya tersedia di pangkalan dengan harga normal. Saya mendesak pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memetakan titik sumbatnya di mana. Jangan biarkan masyarakat mengantre berjam-jam hanya untuk satu tabung gas,” pungkasnya.
