SULUT, TS – Anggota DPRD Sulut Faramitha Mokodompit singgung soal kesenjangan sosial yang terpaut tinggi di Bolaang Mongondow saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I bersama Bappeda. Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini mempertanyakan soal program pemerintah provinsi untuk memperhatikan kesejahteraan ini.
Menurutnya hal ini penting karena menyangkut kemaslahatan hidup masyarakat khususnya di daerah Bolaang Mongondow.
Dalam penjelasannya, Mokodompit membeber lebih awal terkait dengan angka kesejahteraan sosial ini. Di Bolaang Mongondow disebutkan bahwa masih sangat terlihat ketimpangan sosial ini. Antara desa dan kota sangat signifikan angkanya.
“Kemiskinan di daerah masih ketimpangan. Bolmong masih tinggi. Pemerintah perlu melakukan penguatan ataupun kebijakan,” Ujarnya dihadapan Kepala Bappeda Sulut.
Tak hanya soal kemiskinan, masalah pendidikan pun diseriusi Mokodompit. Menurutnya saat ini sangat kental lulusan SMA/SMK yang susah mendapat pekerjaan. Dirinya pun mempertanyakan program pemerintah soal pendidikan.
Adapun, Elvira Katuuk Kepala Bappeda menjelaskan bahwa saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah terkait dengan data masyarakat yang layak dibantu. Adapun saat ini pemerintah sedang mengupayakan pemurnian data sehingga yang layak menerima bantuan pemerintah adalah yang benar-benar layak menerima.
“Kami terus kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sampai desa,” Ujar Katuuk.
Sementara itu soal masalah pengangguran Katuuk menjelaskan bahwa Kebijakan yang diambil adalah link and match antara dunia usaha dan dunia industri.
Pemerintah pun dalam programnya melakukan berbagai program yang salah satunya melakukan program magang ke kuar negeri. (Falen)
