SULUT, TS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting, yaitu Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulut Tahun 2026 dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen didampingi Wakil Ketua.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut atas kelancaran penyelenggaraan rapat tersebut.
Kedua agenda ini dinilai sebagai tonggak penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tahun 2026 mendatang.
Pimpinan Daerah menekankan bahwa Propemperda Provinsi memiliki pengaruh besar dalam menjawab berbagai persoalan serta memacu tumbuh kembang daerah.
“Menjadi harapan, keseluruhan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara 2026, dapat terealisasi nantinya dan memberi dampak terhadap pembangunan di daerah ini pada tahapan yang lebih maju, sehingga akan membawa Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Pihaknya juga mengharapkan dukungan penuh dari DPRD untuk mengawal Propemperda, membahas, dan menyempurnakan setiap Rancangan Perda melalui kajian komprehensif.
Sementara itu, pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang dinamis, namun tetap dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku. Proses ini juga melibatkan penyesuaian, memperhatikan prospek penerimaan, tekanan fiskal, dan kebutuhan belanja prioritas daerah.
APBD 2026 yang disepakati memiliki postur sebagai berikut:
Total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp3.180.235.721.995,- (Tiga Triliun, Seratus Delapan Puluh Miliar, Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp3.019.612.390.563,- (Tiga Triliun, Sembilan Belas Miliar, Enam Ratus Dua Belas Juta, Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu, Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp210.623.331.432,- (Dua Ratus Sepuluh Miliar, Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu, Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
Adapun, lebih lanjut Gubernur menegaskan meskipun diperhadapkan dengan kondisi fiskal yang terbatas, program prioritas di tahun 2026 akan dilaksanakan secara efektif sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026, yang fokus pada Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi.
Sinergitas antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus berlanjut, terutama mengingat Sulut akan menjadi tuan rumah berbagai event strategis berskala nasional maupun internasional di tahun 2026, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri.
Kerja bersama ini akan melancarkan delapan (8) prioritas pembangunan daerah di tahun 2026, yaitu:
Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, peningkatan pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal, stabilisasi keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta peningkatan ekonomi dan investasi daerah.
Keseluruhan prioritas ini merupakan instrumen penting bagi pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2029, menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Rapat paripurna tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Forkopimda, Pejabat Pemerintah Provinsi serta perwakilan instansi vertikal. (Falen)
