SULUT, TS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara resmi memulai pembahasan finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2026.
Rapat krusial ini dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (25/11/2025), menjelang pengesahan APBD yang dijadwalkan pada Paripurna hari Rabu (26/11/2025).
Rapat penentuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Royke Anter. Dari pihak eksekutif, hadir Ketua TAPD yang juga Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, bersama jajaran kunci Pemprov seperti Kepala BKAD Clay Dondokambey dan Kepala Inspektorat Jimmy Kumendong.
Dalam pemaparannya, Sekprov Tahlis Gallang menjelaskan bahwa secara umum struktur Rancangan APBD 2026 tidak jauh berbeda dari penjelasan Gubernur sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penyesuaian signifikan, terutama pada sisi pendapatan.
“Proyeksi penerimaan dari dividen Bank Sulut Gorontalo (BSG) mengalami peningkatan setelah pembahasan bersama Banggar dan Direksi BSG pekan lalu. Dividen yang sebelumnya dipatok Rp70,9 miliar kini meningkat menjadi Rp75 miliar,” terang Tahlis.
Selain itu, APBD 2026 juga memuat kewajiban belanja rutin yang besar, yakni pembayaran cicilan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp210 miliar per tahun.
Sesi tanggapan dari anggota Banggar menyoroti dua isu utama: kelambanan beasiswa dan peningkatan belanja hibah.
Anggota Banggar Cindy Wurangian secara tegas menyoroti persoalan klasik penyaluran beasiswa di Dinas Pendidikan Sulut yang dinilai selalu lamban.
“Sudah di penghujung 2025, tetapi kejelasan penyaluran beasiswa belum ada. Padahal anggarannya selalu ditata. Jangan sampai ini merugikan anak-anak yang membutuhkan,” tegas Cindy.
Ia mendesak agar pencairan beasiswa tahun berjalan segera dipercepat dan meminta agar penyaluran beasiswa tahun 2026 dilakukan sejak awal tahun agar tepat waktu.
Isu lain datang dari Anggota Banggar Amir Liputo, yang mengkritisi kenaikan pos belanja hibah dari Rp51 miliar menjadi Rp53 miliar dalam draf terbaru.
“Kami ingin kejelasan. Dalam kondisi keuangan yang sulit, kenapa hibah justru bertambah? Hibah ini harus dijelaskan secara rinci agar tidak menjadi fitnah,” ujar Amir.
Menanggapi kritik tersebut, Plt Sekprov Tahlis mempersilakan Kepala BKAD Clay Dondokambey untuk memberikan penjelasan teknis. Clay merinci bahwa dari total tersebut, dana hibah non-BOS hanya sekitar Rp10 miliar, meliputi:
Hibah instansi vertikal: Rp5,523 miliar
Hibah rumah ibadah (Kesra): Rp1,875 miliar
Hibah Kominfo: Rp1,5 miliar
Hibah koperasi: Rp500 juta
Hibah Dispora: Rp501 juta
Sisanya, sekitar Rp43 miliar, merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersifat wajib.
Meski banyak usulan pokok pikiran yang sulit diakomodir, Amir Liputo mengapresiasi terakomodirnya beberapa aspirasi mendasar masyarakat, di antaranya:
Program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang semula hanya tiga unit, kini ditingkatkan menjadi hampir 50 unit pada 2026. Dana operasional panti sosial yang sempat turun drastis, kini dinaikkan kembali menjadi hampir Rp1 miliar untuk lebih dari 60 panti.
Pembahasan finalisasi ini diperkirakan akan rampung pada hari yang sama untuk kemudian dibawa ke forum paripurna pengesahan APBD 2026. (Falen)
