TS, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengintensifkan pembinaan terhadap desa-desa di wilayahnya. Langkah ini dinilai krusial agar desa-desa di Sulut mampu bertransformasi menjadi desa yang mandiri.
Aspirasi tersebut disuarakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, di tengah agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulut dan DPMD Sulut pada Selasa (19/5/2026) di ruang rapat Komisi I.
Dalam forum tersebut, Royke menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera menginisiasi pilot project atau desa percontohan mandiri, khususnya pasca-rampungnya momentum pemilihan kepala desa (pilkades).
“Kami memberikan masukan kepada ibu, alangkah baiknya kalau tahun ini belum, sekarang kepala desa baru mau pemilihan. Ketika sudah terpilih, tolong cari satu dua desa bisa jadi pilot project menjadi desa mandiri,” ujar Anter.
Belajar dari Kesuksesan Desa di Pulau Jawa
Royke memaparkan bahwa banyak desa di Pulau Jawa yang telah sukses menyandang status desa mandiri berkat kejelian mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan. Fenomena ini bahkan sempat viral lantaran desa-desa tersebut terbukti mampu mendanai pembangunannya secara swadaya tanpa terus-menerus bertumpu pada kucuran dana pusat.
“Seperti yang di Jawa Tengah ada kepala desa viral, desanya jadi desa mandiri dengan hasil yang ada di wilayah mereka. Mereka bisa mengolah sehingga menjadikan desa mandiri,” katanya.
Ia menilai, implementasi konsep desa mandiri di Sulawesi Utara sudah sangat mendesak. Dengan begitu, setiap desa bakal memiliki fondasi ekonomi yang kokoh dan sanggup membiayai pembangunan wilayahnya secara bertahap lewat pengelolaan aset daerah yang ada.
“Ketika menjadi desa mandiri maka mereka tidak terlalu berharap lagi dengan bantuan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi,” tambahnya.
Optimisme dan Dukungan Penuh Legislatif
Politisi Sulut ini meyakini bahwa DPMD Sulut memiliki kapabilitas untuk menjaring dan menggembleng desa-desa potensial agar naik kelas menjadi desa mandiri, yang nantinya bisa diadopsi oleh wilayah lain.
“Saya kira ibu mampu mencari desa yang mandiri untuk dibina. Agar Sulut ada desa yang bisa mereka katakan lagi top, pembangunan jalan mereka bisa anggarkan sendiri,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Royke memastikan bahwa DPRD Sulut berkomitmen penuh untuk mengawal program-program DPMD. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui fungsi koordinasi dan pengawasan yang ketat demi menjamin alokasi anggaran yang efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa.
“DPRD sebagai mitra kerja Dinas PMD akan terus berkoordinasi supaya program yang ditetapkan bisa berjalan sukses. Kami bangga tentu anggaran yang diberikan digunakan dengan tepat sasaran,” pungkasnya.
