SULUT, TS – Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI telah melakukan monitoring dan evaluasi pada realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan belanja Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Triwulan ke IV (17 Oktober 2023) yang tertuang dalam aplikasi Inaproc Service Bus(ISB), Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, dan SIRUP LKPP dengan hasil seperti yang tertuang dalam tabel sehingga menjadi parameter penilaian kepatuhan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan realisasi belanja pengadaan barang/jasa.
Sebagai tindak lanjut hasil monitoring, Biro Pengelolaan BMN Setjen mengadakan kegiatan pendampingan perekaman realisasi belanja PDN dan Barang Jasa pada Senin (23/10) yang diikuti oleh seluruh Kanwil dan Satker di Kementerian Hukum dan HAM melalui, termasuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi Manado, Paulus Hananto Kuscahyono dengan didampingi oleh Staf Keuangan dan Umum melalui Zoom.
Adapun dapat diinformasikan bahwa sejak diterapkannya penilaian ITKP pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh LKPP pada tahun 2020, nilai ITKP Kementerian Hukum dan HAM terus mengalami peningkatan, dengan perolehan sebagai berikut: – Tahun 2020 : 30 (kurang) – Tahun 2021 : 75,28 (baik) – Tahun 2022 : 81,8 (baik), mendapatkan penghargaan UKPBJ Proaktif Terbaik Kedua dengan nilai ITKP terbaik kedua. (Falen)
