SULUT, TS – Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan tren positif di awal tahun anggaran 2025. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut yang digelar di ruang rapat Komisi II, Senin (2/3-2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah provinsi yang dinilai serius dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Jeane menyatakan bahwa pemaparan yang disampaikan oleh mitra kerja menunjukkan adanya keselarasan visi dalam membangun ekonomi kerakyatan.
“Saya ingin memberikan apresiasi karena dalam pemaparan tadi, pemerintah menekankan dan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat melalui dewan,” ujar Jeane.
Menurut srikandi PDIP ini, komitmen tersebut sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap program kerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar para pelaku koperasi dan UMKM di Bumi Nyiur Melambai.
Lebih lanjut, Jeane menekankan bahwa tahun 2025 merupakan momentum pengabdian nyata. Meski dihadapkan pada tantangan anggaran yang terbatas, ia bersyukur bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Respons Pemerintah: Seluruh Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang diserap dari masyarakat telah direspons dengan baik oleh Gubernur melalui perangkat daerah terkait.
Realisasi: Penyerapan aspirasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
“Puji Tuhan, melalui Gubernur, DPRD Sulut diapresiasi dan seluruh pokok-pokok pikiran masyarakat direspons sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Jeane Laluyan menitipkan harapan besar agar Dinas Koperasi dan UMKM Sulut dapat menjalankan program strategis yang berdampak jangka panjang pada tahun 2025.
Terdapat tiga poin utama yang diharapkan menjadi fokus ke depan:
Penguatan Daya Saing: Memastikan produk lokal mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas.
Akses Pembiayaan: Mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan modal kerja.
Peningkatan SDM: Mendorong pelatihan kapasitas bagi para pelaku UMKM agar lebih profesional dan inovatif.
Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi ekonomi Sulawesi Utara melalui sektor koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. (Falen)
