SULUT, TS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tak pernah lelah! Mereka terus memperkuat sinergi dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, Rapat Koordinasi (Rakor) krusial ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, pada hari Selasa (28/10/2025). Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menunjukkan keseriusan pusat dan daerah.
Kehadiran Para Pemangku Kepentingan Utama
Rakor ini dihadiri oleh jajaran lengkap pemangku kepentingan, termasuk Wakil Gubernur Sulut, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, hingga pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut.
MBG: Investasi Masa Depan Generasi Sulut
Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program biasa. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ini adalah agenda prioritas nasional yang wajib diimplementasikan secara merata hingga ke level kabupaten dan kota.
Gubernur menekankan bahwa program ini jauh melampaui penyediaan makanan, melainkan sebuah langkah nyata untuk memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya bagi para pelajar dan anak-anak usia sekolah.
“Program ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Sulawesi Utara yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di daerah harus bergerak bersama memastikan implementasinya berjalan efektif,” ujar Gubernur.
Gubernur Soroti ‘Nol Penerima Manfaat’ dan Minta Intervensi BGN
Meski menunjukkan komitmen tinggi, Gubernur Komaling tak menutup mata. Ia menyoroti serius adanya beberapa kabupaten/kota yang belum mencatatkan penerima manfaat Program MBG sama sekali.
Menyikapi hal ini, Gubernur segera meminta dukungan dan intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar jangkauan program bisa optimal di seluruh penjuru Sulut.
“Kami menemukan masih ada daerah yang mencatatkan nol penerima manfaat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Gizi Nasional agar program ini dapat menyentuh seluruh sasaran di Sulawesi Utara,” tegasnya.
BGN Siap Dukung Penuh Pengawasan Program
Di sisi lain, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sulut. Ia memastikan BGN siap mendukung penuh pemerintah daerah dalam menetapkan standar pelaksanaan dan pengawasan Program MBG sesuai dengan pedoman yang berlaku secara nasional.
Rekomendasi Penting: Percepatan dan Optimalisasi
Rakor strategis ini berhasil menghasilkan sejumlah rekomendasi kunci, di antaranya adalah:
Penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih solid. Percepatan validasi data penerima manfaat. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan langsung di lapangan.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah ini, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjelma menjadi gerakan bersama yang masif. Tujuannya jelas: mewujudkan Sulawesi Utara yang sehat, kuat, dan berdaya saing, sebagai bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045. (Falen)
