SULUT, TS – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pierre Makisanti, menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pendelegasian tugas dari pimpinan dewan kepada anggota saat menghadiri agenda resmi. Langkah ini dinilai krusial agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Pierre dalam rapat pembahasan tata tertib (tatib) DPRD Sulut bersama pihak sekretariat dewan pada Senin (20/4/2026). Menurutnya, aturan mengenai pendelegasian ini harus termuat secara rinci dalam tatib.
Pierre membeberkan, selama ini anggota dewan kerap diutus untuk mewakili pimpinan dalam berbagai acara formal. Sayangnya, penugasan tersebut sering kali tidak dibarengi dengan informasi teknis yang lengkap mengenai susunan acara.
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian menceritakan pengalamannya sendiri saat menghadiri acara resmi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kala itu, ia diutus mewakili pimpinan DPRD, namun sama sekali tidak diinformasikan bahwa dirinya wajib memberikan sambutan.
“Saya datang mewakili pimpinan dewan, ternyata ada agenda resmi yang mengharuskan sambutan dari pimpinan DPRD. Hal seperti ini harusnya disampaikan sejak awal karena ini membawa nama lembaga,” ungkapnya.
Bagi Pierre, berbicara di depan publik sebagai representasi lembaga negara menuntut kesiapan yang matang. Apalagi jika forum tersebut bersifat resmi dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, seperti wakil gubernur hingga kepala instansi vertikal.
“Kalau bicara atas nama pribadi mungkin bisa spontan, tapi kalau lembaga harus ada persiapan. Untungnya saya masih bisa menyampaikan,” tambahnya.
Guna mengantisipasi persoalan serupa di kemudian hari, Pierre mendesak Sekretariat DPRD Sulut untuk lebih proaktif membangun koordinasi dengan pihak penyelenggara acara sebelum meneruskan disposisi penugasan kepada anggota dewan.
“Perlu ditanyakan lebih dulu apa saja yang harus disiapkan. Jangan sampai anggota datang tanpa kesiapan, lalu harus berbicara di forum resmi secara mendadak,” tegasnya.
