JAKARTA, TS – Perairan Sulawesi Utara (Sulut), yang menjadi gerbang utama di jalur maritim utara Indonesia, segera memiliki pengawasan yang lebih ketat. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), bersama Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla., menyepakati peningkatan signifikan dalam kerja sama pengawasan maritim.
Dalam pertemuan strategis di Jakarta pada Selasa, (4/11-2025), Gubernur YSK menegaskan bahwa keamanan laut adalah kunci bagi kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir Sulut.
Gubernur YSK secara terbuka menyampaikan keprihatinan atas maraknya kasus penyelundupan dan illegal fishing yang merugikan daerah.
“Laut adalah sumber kehidupan, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan aktivitas ilegal merusak potensi ini. Kami memerlukan sinergi yang ketat antara Bakamla, aparat keamanan laut, dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan perairan Sulut aman, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur YSK.
Untuk mencapai hal tersebut, Gubernur YSK mengusulkan agar Bakamla meningkatkan patroli rutin dan melaksanakan edukasi hukum laut bagi para nelayan lokal.
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, menyambut baik dan mengapresiasi penuh komitmen Gubernur Sulut. Beliau menegaskan bahwa Sulut adalah wilayah yang sangat strategis dan Bakamla siap memperkuat kehadirannya.
“Kami siap memperkuat kehadiran di perairan Sulut. Caranya adalah dengan peningkatan patroli, koordinasi lintas lembaga seperti TNI AL dan Polairud, serta memanfaatkan teknologi maritim canggih untuk deteksi dini setiap aktivitas mencurigakan,” jelas Kepala Bakamla.
Diketahui, hasil kunci dari pertemuan ini adalah rencana konkret untuk mengembangkan pos-pos pengawasan maritim di titik-titik vital, terutama:
- Perbatasan dengan Filipina.
- Wilayah perairan Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung.
Fokus utama pengawasan ini adalah pemberantasan tuntas kejahatan lintas batas yang melibatkan penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, dan narkotika. Selain itu, akan diadakan pelatihan bersama bagi nelayan dan aparat daerah tentang keselamatan dan hukum di laut.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun benteng maritim yang solid di ujung utara Nusantara, menjamin keamanan, ketertiban, dan kelestarian potensi kelautan Sulawesi Utara. (Falen)
