SULUT, TS – Isu terkait dugaan praktik pembagian paket proyek Penunjukan Langsung (PL) yang melibatkan sejumlah legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sulut belakangan ini menjadi sorotan publik. Kabar ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek daerah.
Menanggapi isu yang berkembang luas di pemberitaan, Kepala Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Utara, Alex Wattimena, segera memberikan klarifikasi. Wattimena dengan tegas membantah adanya praktik pembagian paket proyek kepada anggota dewan dan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
Menurutnya, paket pekerjaan yang dikaitkan dalam pemberitaan sejatinya merupakan bagian dari program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan wajib diakomodasi oleh pemerintah.
“Berita itu tidak benar. Paket dari pokir dewan hanya tiga, dan bukan diberikan ke anggota dewan. Itu murni aspirasi masyarakat,” tegas Wattimena, (Jumat, 10/11), membantah adanya intervensi atau praktik kolusi.
Wattimena juga menjelaskan status pelaksanaan pekerjaan saat ini untuk meluruskan informasi yang beredar. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada paket pekerjaan yang berjalan, sebab semua masih dalam tahap persiapan administrasi.
“Belum ada pekerjaan yang dimulai. Semua masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pelaksanaan program. Jadi belum ada yang menerima paket apapun,” tambahnya. Penegasan ini sekaligus menyiratkan bahwa belum ada realisasi proyek yang bisa menjadi objek sengketa atau dugaan penyelewatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wattimena juga mengimbau seluruh pihak media agar senantiasa mengedepankan prinsip konfirmasi dan verifikasi informasi sebelum memublikasikan berita.
“Saya berharap setiap pemberitaan bisa diklarifikasi terlebih dahulu, supaya masyarakat menerima informasi yang akurat,” tutupnya, menekankan pentingnya informasi yang benar agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (Falen)
