SULUT, TS – Komitmen memacu percepatan pembangunan dan kepastian hukum atas tanah kembali dipertegas di Sulawesi Utara. Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., di Wisma Negara Bumi Beringin pada hari Kamis (30/10/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat, fokus, dan penuh semangat kolaboratif. Gubernur Yulius dan Kepala BPN mendiskusikan sejumlah agenda krusial terkait sinergi program pertanahan antara Pemprov dan BPN. Fokus utama pembicaraan meliputi percepatan sertifikasi aset milik pemerintah provinsi, optimalisasi pemanfaatan tata ruang, dan peningkatan pelayanan pertanahan yang cepat bagi masyarakat.
Gubernur Yulius secara tegas menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya BPN yang terus menggeber program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta dukungan masif terhadap proyek-proyek strategis daerah.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung upaya BPN dalam mempercepat legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan tertib dan setiap program memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Gubernur Yulius, menekankan pentingnya pondasi hukum yang kuat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPN, John Wiclif Aufa, menyampaikan komitmen penuhnya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemprov Sulut. Fokusnya adalah penataan aset, penyelesaian konflik lahan yang berlarut, serta mendukung setiap kebijakan pembangunan wilayah yang dicanangkan.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib administrasi, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas nasional,” ungkap Aufa, menjanjikan dukungan penuh instansinya.
Selain membahas teknis operasional, audiensi strategis ini juga menyinggung urgensi integrasi data pertanahan dan sistem informasi geospasial. Langkah ini dinilai penting agar perencanaan pembangunan di Sulawesi Utara menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan di masa depan.
Pertemuan penting ini ditutup dengan penegasan Gubernur Yulius bahwa komunikasi intensif dengan BPN akan terus dijaga. Ia berharap kerja sama yang terjalin ini dapat memberikan manfaat langsung dan konkret bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan sekaligus mendorong iklim investasi daerah.
“Kita ingin pembangunan Sulawesi Utara berjalan dengan dasar yang kuat, tertib administrasi, dan berpihak pada rakyat,” tutup Gubernur Yulius Selvanus, mengakhiri audiensi. (Falen)
