SULUT, TS – Isu ketimpangan digital di Sulawesi Utara menjadi sorotan tajam dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2025. Sekretaris Panitia Khusus (Pansus), Angelia Regina Wenas (ARW), mengkritisi masih adanya ketimpangan akses internet di sejumlah wilayah saat bertemu dengan mitra kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (13/4/2026).
Secara spesifik, legislator dari Partai Demokrat ini membeberkan bahwa masih ada tiga desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang sama sekali belum tersentuh jaringan internet. Menurut ARW, fakta ini merupakan masalah krusial yang menuntut penanganan cepat. Ia menegaskan bahwa pada era modern ini, konektivitas digital sudah bergeser menjadi hak dasar warga, bukan lagi sekadar fasilitas penunjang.
“Di era digital saat ini, konektivitas sangat penting untuk membuka akses terhadap informasi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Ketika masih ada wilayah yang belum tersentuh internet, itu berarti masih ada kesenjangan pembangunan yang harus segera kita selesaikan,” tegas Politisi Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, personel Komisi II DPRD Sulut ini memperingatkan bahwa keterisolasian digital akan langsung berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mandeknya potensi ekonomi warga desa. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk segera berkolaborasi mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah pelosok.
“Perlu langkah konkret dan percepatan pembangunan jaringan agar masyarakat di desa-desa tersebut tidak terus tertinggal. Kita ingin memastikan keadilan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Legislator Dapil BMR.
Angelia berharap sinergi yang kuat antara pemprov dan penyedia layanan telekomunikasi dapat segera memutus rantai kesenjangan ini. Dengan begitu, seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur bisa mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang, baik dari sektor pendidikan, informasi, maupun ekonomi yang inklusif.
