SULUT, TS – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat yang digelar pada Senin, 17 November 2025, ini secara khusus melibatkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut sekaligus Ketua Banggar, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B.KBD, ini bertujuan untuk mengukur kontribusi deviden BSG sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendalami tata kelola internal bank milik pemerintah daerah tersebut.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang vital, Bank SulutGo menjadi perhatian utama dalam konteks KUA-PPAS karena peranannya dalam menopang pendapatan daerah. Anggota Banggar mendalami proyeksi keuntungan BSG dan target deviden yang akan disumbangkan ke kas daerah pada tahun anggaran 2026.
Priscilla Cindy Wurangian, salah satu anggota Banggar, secara spesifik menyoroti perlunya peningkatan kontribusi deviden dari BSG.
“Kita harus memastikan bahwa kinerja keuangan BSG meningkat signifikan. Kami mendorong agar target deviden untuk APBD 2026 dapat dinaikkan menjadi Rp 75 Miliar,” ujar Wurangian, menekankan pentingnya sumber pendapatan non-pajak di tengah pemotongan transfer dana pusat.
Selain kinerja keuangan, Banggar juga menyoroti aspek sumber daya manusia dan tata kelola internal BSG. Anggota Banggar, Dhea Lumenta, secara kritis mempertanyakan permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait kesejahteraan dan pemerataan penempatan pegawai.
Lumenta meminta jajaran direksi BSG untuk lebih objektif dalam penempatan kerja. “Didapati banyak pegawai BSG yang sudah bertahun-tahun di kantor pusat dan cabang utama, penempatan kerjanya hanya disitu terus. Sedangkan, yang lainnya dipindahkan di kantor-kantor cabang yang jauh. Ini perlu ada pemerataan,” tegas Lumenta.
Ia juga menyoroti isu promosi yang tidak sesuai dengan job group dan adanya keluhan terkait kesejahteraan pegawai yang didengar langsung olehnya. Lumenta berharap Direksi BSG segera memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan internal tersebut, agar kinerja bank secara keseluruhan dapat optimal.
Rapat Banggar bersama BSG ini menjadi bagian penting dalam proses penentuan anggaran. Hasil pembahasan ini akan menjadi acuan final bagi DPRD dan TAPD sebelum KUA-PPAS APBD 2026 dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan, yang direncanakan akan digelar keesokan harinya, Selasa, 18 November 2025. (Falen)
